REVITALISASI SPIRIT KOLEKTIVISME BANGSA

            Dalam beberapa kesempatan, demokrasi yang kita nikmati memiliki 2 mata pisau. Satu sisi mengagungkan otoritas individu secara penuh, namun disisi lain selalu ada korban dari demokrasi. Demokrasi, kata Teuku Jacob tak ada artinya kalau rakyat tidak cerdas. Pembodohan berkedok demokrasi terjadi.

            Republik Indonesia yang merdeka hampir 66 tahun lalu, hari ini masih dilanda permasalahan yang sama: kemiskinan. Fakta bahwa dunia Internasional memuji Indonesia sebagai negara yang menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar pada awal 2009 kemarin, menafikan bahwa di tengah gemerlapnya demokrasi, kemiskinan masih dimana-mana.

Indikator perekonomian Indonesia yang selalu dijadikan alat ukur kesejahteraan rakyat mengalami titik jenuh, karena ketimpangan semakin lebar. Akses terhadap pelayanan kesehatan minim, sehingga tak heran dalam laporan UNDP tahun 2009 Human Development Index kita masih di urutan 111 dari 182 negara.

            Di sisi lain, nafas neoliberal semakin merasuk dalam konstitusi. Pancasila sebagai ideologi negara tak mampu berbuat apa-apa. Kekeluargaan dan gotong royong secara luhur menandakan imaji pembangunan bangsa dan negara berbasis kolektivisme. Tentu lekat dalam ingatan kita transformasi bentuk perlawanan dari separatis-tradisional menjadi unified-modern melalui organisasi dan mobilisasi massa. Kolektivisme adalah ruh yang terpatri, menjadi alat serta cita-cita perjuangan.

            Keniscayaan sebuah proses revolusi bermula dari kolektivisme. Gerakan yang terpisah hanyalah riak-riak kecil samudera, tak akan mampu menjadi ombak besar. Maka, gerakan perlu dilakukan secara sinergis-kolektif. Namun, apakah benar kita setia pada kolektivisme ini? Atau jangan-jangan kita hanyalah sekumpulan makhluk egois yang individualistis?

            Penelitian Rimawan Pradiptyo (2011) yang menggunakan evolutionary game theory berkesimpulan bahwa kecenderungan orang lebih besar pada maksimalisasi keuntungan pribadi dan menghindari relasi koordinasi dengan yang lainnya. Kita tentu tidak kaget dengan hal ini, misalkan lihat ketidaksinergisan antara KPK-POLRI-Kejaksaan dalam menanggulangi perkara korupsi menjadikan eradikasi yang tidak total. Belum lagi kasus overlapping antara biro/bagian yang tidak sinergis dalam instansi pemerintahan.

Memaknai kebangkitan nasional berarti memaknai kolektivisme demi keuntungan rakyat harus dikedepankan. Bukan maksimalisasi personal gain. Pilihannya ada pada kita, menjadi riak sendiri yang individualistis atau bergabung dalam ombak secara sinergis.

Artikel ini telah dimuat dalam Suara Mahasiswa,

"Pilihannya ada pada kita, menjadi riak sendiri yang individualistis atau bergabung dalam ombak secara sinergis."